Category Archives: Berita

Perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II

Form Kategori II

PENGUMUMAN NOMOR : 800/2916/BKD, DIKLAT TENTANG PEREKAMAN DATA TENAGA HONORER KATEGORI II

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, maka dengan ini kami sampaikan kepada Tenaga Honorer Kategori II hal-hal sebagai berikut :

1.Mengisi formulir Data tenaga Honorer Kategori II (Formulir dapat di download di www.bkd.badungkab.go.id atau di BKD, Diklat Kabupaten Badung). Isian formulir disetorkan ke Bidang Data dan Perencanaan Pegawai BKD, Diklat Kabupaten Badung dari Tgl 20 April 2012 s/d 25 April 2012.

2.Bahwa Formulir yang telah diisi tersebut hanya sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer kategori II.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori I Yang memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi Diangkat Menjadi CPNS

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD, Diklat) Kabupaten Badung mengeluarkan Pengumuman Nomor 800/2907/BKD, Diklat tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori I yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pada Pemerintah Kabupaten Badung. Keluarnya pengumuman BKD Badung ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012.

Pengumuman tersebut ditindak lanjuti dengan diserahkannya daftar nominatif tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS. Daftar nominatif tersebut diserahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kepada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung 4 April 2012 lalu. Untuk transparansi nominatif harus diumumkan kepada publik selama 14 hari.

Daftar nama-nama di bawah ini dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku. Untuk Informasi lebih lanjut dipersilahkan menghubungi BKD, Diklat Kabupaten Badung di Kantor Pusat Pemerintah Kabupaten badung “Mangupraja mandala” jalan raya Sempidi Mengwi, Telepon (0361) 9009240

Daftar Nama dapat di download disini Pengumuman Daftar Nama Kategori I

 

Daftar PNS yang belum mengikuti PUPNS

PUPNS Kab Badung

Daftar PNS yang belum mengikuti PUPNS harap menghubungi BKD

Daftar PNS yang belum mengikuti PUPNS bisa di Download Disini : PUPNS 1813_7507 PEMKAB BADUNG

 

 

Honorer K1 dan K2 Perlu Waspadai Penipuan

Rapat-K1-K2

Jakarta-Humas BKN, “Jika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan bilang bisa bantu proses pengangkatan CPNS dari pegawai honorer, itu bohong besar. Laporkan Polisi. Tangkap!“ tegas Direktur Perencanaan PerUndang-Undangan BKN English Naenggolan saat menemui kunjungan kerja Komisi A DPRD Tapanuli Utara (Taput), Jumat (13/4) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Ketua Komisi A DPRD Taput Jasa Sitompul mengugkapkan bahwa terdapat beberapa tenaga honorer di Taput ada yang sudah meninggal dan ada yang mengaku bisa meengganti data tersebut dengan orang laini. Bahkan terkait K1 dan K2, Jasa Sitompul memaparkan adanya orang yang mengaku sebagai pegawai BKN (oknum-red) mengatakan bisa membantu pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. “BKN diharapkan lebih jernih dalam mengambil pertimbangan kebijakan, sehingga tidak merugikan yang berhak,” jelas Jasa Sitompul.

Menanggapi permasalahan tersebut, English Naenggolan menyampaikan bahwa data hasil verifikasi dan validasi (Verval) yang diumumkan saat ini bukan semata-mata data dari BKN akan tetapi merupakan data usulan dari unit pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah. English Naenggolan menambahkan bahwa data hasil Verval merupakan hasil kerja BKN dan BPKP dan kebenaran materiil ada pada instansi. Sehingga menurut E. Naenggolan permasalahan tenaga honorer diharapkan diselesaikan di daerah. “BKD bertanggung jawab penuh atas data tenaga honorer di daerahnya,” ungkap E. Naenggolan. “Agar berhati-hati, saat ini sudah lebih banyak Penipu daripada yang ditipu!” tegas E. Naenggolan, “Termasuk pembuat kelengkapan administrasi asli tapi palsu (aspal) tentang K1 dan K2 merupakan kejahatan administrasi, Usut! Tangkap! Periksa!” tegasnya.

Untuk diketahui bahwa salah satu alasan terbitnya SE MenPAN & RB Nomor: 03 Tahun 2012 yakni adanya pengaduan beberapa elemen masyarakat atau pejabat tertentu terkait masih adanya dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan sebagai tenaga honorer K1 yang MK.
SE 03 tersebut mengamanatkan apabila dikemudian hari diketemukan data tenaga honorer yang palsu, maka dokumennya tidak dapat diproses sebagai dasar pengangkatan menjadi CPNS atau pengangkatanya dibatalkan. Sementara bagi pejabat yang menandatangani dokumen pengangkatan tenaga honorer yang terbukti telah memalsukan dikenakan tindakan administratif dan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan terbitnya SE 03 tersebut maka diminta kepada pimpinan instansi untuk mengambil langkah-langkah diantaranya mengumumkan tenaga honorer yang MK melalui papan pengumuman, media cetak lokal dan media on line selama 14 hari kepada publik. (bal)

Terkait Tapa Bratha Penyepian Caka 1934

MANGUPURA –  Bupati Badung Anak Agung Gde Agung didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Komyang R Swandika memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam menyikapi dan mengantisifasi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang kegiatan besar keagamaan yaitu pelaksanaan Brata Penyepian Tahun Caka 1934 yang bertepatan dengan solat Jumat Umat Muslim, diminta kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, para Kades, Lurah dan Bendesa Adat untuk menjaga keamanan di masing-masing wilayahnya, meningkatkan kebersamaan dan selalu membangun komunikasi serta koordinasi. Hal tersebut dikatakan  Bupati Badung rapat koordinasi yang dirancang sekaligus untuk menghimbau kepada seluruh  intansi terkait agar dapat menjaga dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Acara yang dirangkai dengan menata kembali sarana prasarana lebih baik dan penuh keindahan perwajahan Kabupaten Badung dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD di Ruang Pertemuan Kriya Gosana “Mangu Praja Mandala“, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Selasa (19/3) kemarin.

Pada kesempatan tersebut Bupati Badung Anak Agung Gde Agung mengatakan, dengan terjadinya perubahan yang begitu luas dan mendasar dewasa ini, yang membuka mata kita bahwasanya hubungan yang begitu luas antar suku, antar agama bahkan dengan bangsa luar yang berbeda adat, agama maupun budaya agar tetap terjaga dengan baik seperti selama ini . Perbedaan yang terjadi hendaknya tidak dipermasalahkan, namun harus dipersatukan dengan  menghasilkan sinergi antar seluruh umat beragama, serta dapat menetralisir hidup dan kehidupan, sehingga melahirkan keharmonisan hubungan antar umat beragama di Kabupaten Badung. Keharmonisan bisa terwujud manakala penganut agama yang satu tidak melakukan pelecehan terhadap agama yang lainnya, dan saling hormat menghormati. Urat nadi kehidupan masyarakat Badung yang bertumpu pada sektor pariwisata yang didukung kultur budaya dan agama hindu, tanpa mengesampingkan agama lainnya. Masyarakat Bali terkenal dengan keramahan dan kedamaiannya sehigga ambisi kepentingan kelompok bisa dinetralisir dengan menumbuh kembangkan rasa “saling menghormati,” imbuhnya.

Lebih lanjut Gde Agung mengatakan dalam menata kembali infrastruktur baik jalan, penerangan jalan, rambu-rambu jalan, marka jalan serta taman-taman jalan agar lebih baik dan cantik diharapkan kepada instansi terkait untuk menata kawasan kawasan yang dilalui oleh siapa saja menjadi lebih indah. Ditegaskannya pula  untuk pemasangan papan-papan reklama agar tidak sembrawut karena ini dapat menghilangkan keindahan dan ini dapat mengesankan suasana kurang baik untuk semua yang datang dan pergi meninggalkan Kabupaten Badung dan Bali.

Untuk memperindah dan mempercantik perwajahan Kabupaten Badung yang merupakan kawasan pariwisata Indonesia dan dunia ini diharapkan dapat terjaga dengan baik serta membawa perasaan yang mengesankan. Dispenda diharapkan tidak memperpanjang ijin reklame dan untuk pemasangan reklame yang begitu menjamur dan sembrawut agar dapat ditertibkan, reklame yang tidak berijin dan pemasangannya dilokasi-lokasi yang dilarang secepatnya dibongkar, ini tidak terlepas dari keinginan Kabupaten Badung untuk memberi perasaan nyaman penuh dengan keindahan , serta komit dengan menata sebaik-baiknya wajah Kabupaten Badung “ ungkap Gde Agung.

Terkait Penerapan KPE

kpe-PK-DE-ARKA

Bupati/Walikota se-Bali Tandatangani MoUGuna menindaklanjuti kerjasama dan kesepakatan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) – Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Bank BPD Bali mengenai Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), maka diadakan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Bupati/Walikota se-Bali dengan Bank BPD Bali, serta peluncuran Kartu PNS Elektronik (KPE) Kamis (27/10) bertempat di ruang pertemuan Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Bali diwakili Karo Organisai Pemprov. Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si, Jajaran BKN, Bupati/Walikota se-Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, Jajaran Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Dewan Komisaris BPD Bali, seluruh SKPD dan Pegawai Pemkab. Badung.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh seluruh Bupati/Walikota se-Bali di saksikan oleh Gubernur Bali didampingi Ketua Asbanda dan Dewan Komisaris BPD Bali. KPE diserahkan secara simbolis kepada Sekda Kabupaten Badung dan Sekretaris Kota Denpasar. Dalam sambutannya Gubernur Bali mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Walikota seluruhnya dapat menerapkan KPE dilingkungannya masing-masing dan memanfaatkan semua fasilitas yang terdapat di KPE tersebut.

Bupati Badung A.A. Gde Agung sebagai tuan rumah dalam peluncuran ini turut mengharapkan terwujudnya KPE ini akan dapat memudahkan bagi PNS untuk memperoleh pelayanan kesehatan, tabungan perumahan termasuk layanan Taspen, juga diharapkan melalui KPE ini bisa mendapatkan layanan transaksi Perbankan, baik itu penggajian dan transaksi lainnya. Lebih lanjut Gde Agung menyampaikan dengan KPE ini semua PNS dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang kepegawaian secara cepat, akurat, lengkap dan terkini, sehingga sistem administrasi pemerintah bisa lebih profesional, khususnya dalam urusan pengembangan karier berdasarkan prestasi dan kompetensi.

Sementara itu Direktur Utama Bank BPD Bali I Wayan Sudja menjelaskan KPE merupakan kartu identitas PNS yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik. Kartu ini diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun. KPE tambahan diberikan kepada suami/istri dan anak dari penerima pensiun PNS. Pemanfaatan KPE dapat digunakan sebagai pengganti Kartu Pegawai (Karpeg), Pengganti Kartu Kuning (Askes), Pengganti Kartu Pensiun (Taspen), sebagai kartu layanan Taperum (Bapertarum) juga dapat digunakan sebagai penghitung gaji dan belanja pegawai serta KPE dapat dikembangkan untuk fasilitas layanan lainnya seperti parkir, Presensi, Akses Kontrol dan pembayaran listrik.